SUARA PANTAU – Bawaslu DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pemilihan Antar Peserta, di Royal Kuningan Hotel, Senin 1 Juli 2024.
Rapat Koordinasi Bawaslu DKI Jakarta dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha.
Hadir dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Bawaslu DKI Jakarta, Anggota Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Burhanuddin dan Reki Putera Jaya.
Baca Juga: Bawaslu DKI Ingatkan KPU DKI Awasi Pantarlih Pastikan Benar Turun Melakukan Coklit
Serta Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu.
Selain itu, juga hadir Panwas Se-Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Staf Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Daerah Khusus Jakarta.
Dalam arahannya, Munandar Nugraha menyampaikan kondisi realitas Bawaslu DKI Jakarta saat ini kekurangan personil.
Munandar Nugraha menyebutkan Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan koordinasi atau konsultasi terkait hal ini ke Bawaslu RI.
“Bawaslu DKI masih melakukan konsultasi ke Bawaslu RI terkait kekurangan personil pengawas pemilu se-DKI Jakarta,” terangnya.
Baca Juga: Bawaslu DKI Jakarta Akan Perketat Pengawasan Pilkada DKI dan Siap Menindak Pelanggaran Pemilu
Kendati demikian, Bawaslu DKI Jakarta, kata Munandar Nugraha tetap memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pemilu dengan SDM yang ada saat ini.
Menurut dia, di setiap kelurahan, hanya ada satu panitia pengawas (Panwas) utusan Banwaslu, sementara dua orang lainnya di setiap TPS bekerja sebagai Pantarlih.
“Baru-baru ini kami telah berkomunikasi secara informal ke pimpinan Bawaslu RI, kondisi di DKI Jakarta hanya satu pengawas setiap kelurahan, sementara Pantarlih ada 2 setiap TPS. Enggak mungkin kita mengawasi secara keseluruhan dengan padatnya Jakarta,” ujar Munandara Nugraha.
Munandar Nugraha juga menyampaikan Bawaslu DKI Jakarta saat ini terus focus melakukan pengawasan terhadap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam rangka Pilkada 2024 dilakukan selama satu bulan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
“Panwascam kita minta agar rutin turun melakukan koordinasi ke PKD dan berbagai stakeholder memastikan pemutakhiran data pemilih,”
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
