Setelah wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode, lanjut Tamsil, muncul lagi wacana penambahan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Tapi isu inipun kembali kandas.
Tamsil khawatir ada wacana baru yang dimunculkan. Wacana itu adalah keadaan ekonomi yang akan mengalami turbulensi.
“Jangan-jangan nanti didorong tentang perlunya (perpanjangan) masa jabatan presiden terkait isu ekonomi ini,” kata mantan politikus PKS ini.
Ia juga menjelaskan bisa saja nanti dimunculkan wacana bahwa pemilu membutuhkan biaya ratusan triliun rupiah.
“Lalu akan dihadapkan pada pilihan apakah pemilu perlu dilaksanakan (dalam kondisi krisis ekonomi) atau tidak dilaksanakan. Dana pemilu dibagikan ke masyarakat dalam bentuk misalnya bantuan langsung tunai,” papar Tamsil.
Bagi Tamsil, jika memang menghadapi kondisi ancaman krisis ekonomi atau resesi, maka pilihannya bukan menunda pemilu.
Tapi sebaiknya pemerintah menghentikan pembangunan-pembangunan yang tidak mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara baru, airport atau pelabuhan, menghentikan dulu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Karena itu bukan sesuatu yang sangat mendesak,” kata Tamsil.
Tamsil mengingatkan, pemilu merupakan agenda bangsa yang sangat penting. Pemilu merupakan amanah UUD 1945. Pemerintah harus menyelenggarakan pemilu setelah masa jabatannya selesai.
“(Pemilu) sangat penting karena inilah demokrasi yang mencerminkan ke kita bahwa pergantian kepemimpinan, yang diharapkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini memungkinan lahirnya kondisi yang lebih kondusif,” tutupnya.
(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
