SUARAPANTAU.COM – Penegakan hukum merupakan aspek terlemah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah hukum yang tebang pilih.
Demikian disampaikan Wakil Seketaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, Senin (25/2).
“Musuh ditekan, kawan dibela,” ujar Renanda, dikutip dari RMOL.co.
Dia mencontohkan kasus Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, Suhartono yang dipenjara 2 bulan atas pidana pelanggaran Pemilu saat menyambut kunjungan Cawapres 02, Sandiaga Uno.
Pada sisi lain, banyak kepala daerah hingga menteri yang secara tersirat bahkan terang-terangan menyatakan dukungan kepasa paslon 01 Jokowi-Maruf tidak mendapatkan sanksi.
Renanda menekankan bahwa apa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kepastian dan kesamarataan hukum yang berlandaskan pada keadilan.
“Yaitu hukum yang tidak dijadikan senjata penguasa untuk membungkam rakyat yang kritis atau lawan politik,” tutupnya.(*/Rmol)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
